Suara Masyarakat Anti Diskriminasi
SOMASINEWS.COM BANTEN JAWA BARAT, Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022, dan saat ini sekolah sudah mulai proses belajar mengajar. Bagi orang tua murid yang memiliki pengalaman mendaftarkan anaknya masuk ke Sekolah Negeri, pasti sudah mengerti betul proses yang harus dilalui agar dapat diterima masuk di Sekolah Negeri melalui 4 (empat jalur) yaitu :
1. zonasi (50%),
2. prestasi (30%),
3. afirmasi (15%),
4. pindahan orang tua (5%).
Banyaknya keluhan masyarakat atas kegiatan PPDB 2022, Anggota DPRD di Komisi II, Banten. Maretta Dian Arthanti, mengakui merasa terpanggil untuk angkat bicara, sebagai wakil rakyat harus memiliki kepekaan untuk dapat meresponi suara masyarakat agar apa yang dibutuhkan mereka dapat terjawab.
“Tidak sedikit laporan masyarakat yang masuk kepada kami, bahwa Seperti tahun-tahun sebelumnya PPDB ini masih saja menimbulkan banyak permasalahan,” ungkap Meretta kepada awak media ini Selasa (12/7/2022)
Adapun laporan masyarakat itu kata Maretta, Banyak keluhan masyarakat yang merasa proses penerimaan yang berjalan, katanya tidak transparan dan banyak celah jalur belakang (titipan) akhirnya menimbulkan kecurigaan dan rasa ketidak adilan pada penerimaan siswa yang ada.
“Saya yakin sekali bahwa dalam konteks ini sistem PPDB pun dibuat sedemikian rupa agar dapat mencapai rasa keadilan bagi siapa saja,” ia pun menegaskan, Harus ada rasa tanggung jawab dan integritas yang tinggi, baik pihak sekolah terkait dan pihak dinas pendidikan, pemangku kewenangan (pejabat daerah) dan orang tua murid untuk dapat mencapai rasa keadilan yang diharapkan,” tutur wanita sebagai anggota dewan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Maretta juga menyerukan bahwa setiap sistem yang ada harus dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang ada. “Sangat menolak praktik titipan, walau dengan alasan untuk membantu masyarakat miskin atau alasan apapun,” imbuh nya.
Ia mengingatkan, Sikap penolakan atas adanya indikasi siswa dan siswi baru yang masuk melalui jalur Nepotisme, (titipan) tentu perlu nya dilakukan penguatan pada fungsi pengawasan agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, “Kalau saja informasi benar adanya, Apa jadinya, kenapa bisa pengawas juga terlibat dalam praktik yang merusak sistem?” ungkap Maretta.
Maretta menyayangkan tidak ada nya azas perubahan dari tahun ke tahun kendala PPDB ini masih selalu ada pada permasalahan yang sama,”Pemerintah harus memberikan solusi untuk segeralah menekan permasalahan yang muncul. Sistem PPDB tahun depan akan lebih baik, tentu harus adanya transparansi,” tukas nya.
Menurut Maretta, seharus nya pihak Dinas pendidikan yang terkait dapat melayani masyarakat di tiap jalur, dapat mengakses dan mengetahui alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Para calon siswa yang mendaftar di setiap sekolah harusnya dapat penjelasan mengapa mereka tidak dapat lolos atau diterima di sokalah itu, apakah karena ada siswa yang lebih sesuai atau layak untuk diterima. kalau ada penjelasan maka masyarakat bisa menerima dan tidak menimbulkan kecurigaan apalagi dari celah adanya oknum, ”Bermain Belakang,” ujar Maretta.
Maretta juga meminta agar siswa yang tidak lolos sistem PPDB di Sekolah Negri, tentu perlu perhatian khusus karena dari keluarga yang kurang mampu, selayaknya untuk diberi subsidi agar anak-anak itu dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Sebagaimana kita ketahui, bahwa keberadaan sekolah swasta juga memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam memajukan dan mencerdaskan anak bangsa, Sehingga sekolah swasta bisa bersama-sama dengan pemerintah menunjukkan rasa tanggungjawab moral nya dengan memberi beasiswa terhadap anak yang kurang mampu,”sambungnya
Selain membenahi sistem dan pengawasannya, dia menjelaskan pentingnya pembekalan edukasi oleh pemerintah, khususnya kepada orang tua murid mengenai alternatif lain yang diambil jika anak mereka tidak lolos PPDB.
“untuk sekolah swasta, pemerintah dapat memberikan bantuan subsidi kepada siswa, contoh nya bisa mendapatkan keringanan uang sekolah. Selain itu, ada juga program kejar paket C gratis yang bisa dijadikan sebagai alternatif lain, jika tidak lolos PPDB,” terang wanita jebolan Alumnus Unika Soegjipranata tersebut.
Diakhir Maretta berharap, semoga ke depannya, “saya berharap agar semua bisa menjalankan PPDB selanjutnya dengan transparan, adil, jujur, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Seraya ia berkata, “Mari ciptakan sistem PPDB yang adil untuk semua.” tandas nya. (Supriyadi)
