Suara Masyarakat Anti Diskriminasi
SOMASINEWS.COM BONE SULSEL, Bupati Bone DR. H. A. Fahsar M. Padajalangi, M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Bone Drs. H. A. Islamuddin, S.H., mengikuti Sosialisasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP ) Secara Virtual di Command Centre Kabupaten Bone Selasa, 19 April 2022.
Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) lahir sebagai tonggak sejarah baru reformasi perpajakan yang mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural yang sangat diperlukan guna mendukung upaya mewujudkan Indonesia Maju 2045.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan. UU HPP menjadi instrumen yang sangat penting bagi konsolidasi fiskal dan menjadi bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia Maju yang mengalami disrupsi luar biasa akibat Covid-19.
UU HPP hadir dalam momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi perpajakan, melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. APBN yang sehat dan berkelanjutan akan menghantarkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.
Disamping itu menurut Bupati UU HPP juga mencakup Administrasi Perpajakan juga merupakan kebijakan Fiskal yang fokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan pajak, yang antara lain dilakukan dengan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak dan reformasi administrasi perpajakan, dengan disahkannya UU ini akan memberikan manfaat baik secara Nasional maupun di Daerah.
Bupati juga secara Pribadi sangat mendukung UU HPP ini, menurut Bupati UU HPP telah mengakomodir asas penyederhanaan dalam administrasi perpajakan.
Sosialisasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP ) Secara Virtual di Command Centre Kabupaten Bone. Turut hadir Kepala Seksi Pengawasan III KPP Watampone, Kepala DPKAD dan Kepala Bapenda Bone. Terangnya.(*)
