Suara Masyarakat Anti Diskriminasi
SOMASINEWS.COM SULSEL, Bupati Bone Bapak DR. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si., bersama Ketua DPRD Bone Bapak Irwandi Burhan, S.E., M.M., mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah secara Virtual di Ruang Pertemuan Lontar 1 Hotel The Rinra Makassar, Senin tgl 24 Januari 2022.
Rapat Kerja melalui Video Confrence bersama Menteri Dalam Negeri RI,Tito Karnavian, Ketua KPK, Firli Bahuri, Ketua LKPP RI Abdullah Azwar Anas, beserta Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, dan Ketua DPRD Kab/Kota se-Indonesia.
Turut Hadir Inspektur Daerah Kab. Bone, Kepala Bappeda Kabupaten Bone, Kepala BKAD Kabupaten Bone, Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Bone, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Bone serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bone.
Tito Karnavian memberikan arahannya untuk menghindari praktik-praktik korupsi, Firli Bahuri menyampaikan, bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius.
“Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia, karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan,” jelas Firli.
Firli mengaku, bahwa sebagai kepala daerah memiliki lima peran penting yakni mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
“Siapapun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, ada kesempatan dan kurangnya integritas. Mari bangun, jaga dan pelihara integritas,” tegasnya.
“Para kepala daerah juga dihimbau agar bekerja sama dengan stakeholder yang ada untuk melakukan upaya-upaya pencengahan dan meminimalisir terjadinya penyalagunaan kewenangan atau hal-hal yang masuk dalam area korupsi di daerah masing-masing,” ungkapnya. (*).
