Suara Masyarakat Anti Diskriminasi
Pesisir barat, Somasinews.com Wakil Ketua II,DPRD Pesibar mengamuk soal data tenaga kontrak daerah yang diduga tidak transparan, hal itu terjadi saat DPRD Pesibar menggelar rapat Hearing Evaluasi Realisasi Tahun Anggaran 2020 dan Pemaparan Anggaran Tahun 2021 mendatang, di gedung DPRD Pesibar, Kamis (4/2/2021).
Pertemuan tersebut salah satunya membahas tentang penyeleksian tenaga kontrak daerah yang di berikan oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan juga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Lalu Banang (Badan Anggaran), meminta perincian by name yang jelas tentang tenaga kontrak honor daerah yang telah lolos seleksi.
Saat di minta data valid, terjadi kericuhan di ruang sidang yang di sebabkan karena BKD memberikan data yang menurut Aliyudiem, Wakil Ketua ll, tidak rinci dan menduga data itu tidak transparan.
Bukan itu saja, Wakil Ketua I DPRD Pesibar Piddinuri justru menilai rekruitmen tenaga kontrak daerah pada 2021 ini tidak dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Perbup Nomor 60 Tahun 2020. Tapi, lebih berbau politis sebagai dampak pilkada. Buktinya, kata Piddinuri, banyak peserta seleksi yang memiliki reputasi, loyalitas dan kinerja yang baik tidak lulus tes. Sebaliknya, banyak peserta yang “bermasalah” justru lulus tes.
Bahkan, Wakil rakyat dari PDIP ini berani menyebutkan. Ada tenaga kontrak daerah yang terlibat tindak pidana, sekarang dinyatakan lulus tes. Yang lebih mengejutkan lagi, ada peserta yang diduga tidak mempunyai ijazah diterima saat mendaftar, dan dinyatakan lulus tes.
“Proses seleksi tenaga honor ini menyebabkan kegundahan ditengah-tengah masyarakat. Yang bermasalah, kok diterima sedangkan yang baik-baik malah ditolak,” tegas nya. Seraya mengatakan, eksekutif bertindak sepihak dalam seleksi ini.
Laporan : Helayati
